Telah berdiri ribuan benteng
di dalamnya dingin, pengap lagi gelap
cahaya senja tak diizinkan masuk
Antar benteng tak ada jembatan penghubung
arsiteknya habis akal
semua komunikasi selalu patah
Jauh di atas sana
malaikat bersayap satu tertawa
tawanya bergema diantara awan-awan hitam
tak hirau ia pada darah
yang menetes dari ujung-ujung sayap satunya
Maka bertanya lah pada hati masing-masing
mengapa membangun benteng yang begitu angkuh...
Kamis, 29 Juli 2010
Minggu, 11 Juli 2010
Orang Miskin (Masih) Dilarang Sakit
“Kemiskinan adalah musuh nomor satu manusia. Satu kemiskinan dapat menyebabkan sejuta bahaya.” (Henrik Ibsen)
Ini karikatur yang saya buat untuk mengkritik sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Memang bukan gambar yang bagus, tapi ini hal yang mungkin terjadi pada orang miskin, mati sebelum mendapat layanan kesehatan!
Era otonomi daerah harus dimaknai sebagai upaya mendekatkan pelayanan oleh pemerintah kepada warga negara. Sayangnya otonomi daerah yang telah berlangsung belum memberikan perubahan yang signifikan. World Development Report 2004 menyatakan bahwa layanan publik di Indonesia sulit diakses orang miskin dan hal ini memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Sudah menjadi kewajiban negara untuk mengambil peran sentral dalam memberi pelayanan sosial kepada rakyat. Konsep klasik pelayanan sosial terdiri atas lima hal dasar : kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial. Welfare state adalah sebutan bagi peran sentral negara terhadap lima hal tersebut.
Kesehatan menjadi salah satu unsur welfare state yang harus dipenuhi. Berbicara tentang pelayanan kesehatan, nampaknya orang miskin berada di posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka ingin sembuh dari penyakitnya. Di sisi lain, untuk sembuh perlu biaya yang tidak sedikit.
Banyak daerah yang masih membebankan tarif tinggi untuk layanan kesehatan. Bahkan ada daerah-daerah yang menjadikan pelayanan kesehatan sebgai sumber terbesar pendapatan asli daerah (PAD). Di lingkup DIY sendiri hal itu masih terjadi. Berikut ini data dari Institute for Development and Economics Analysis mengenai analisis APBD kabupaten dan kota di Yogyakarta 2006.
Asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (Askeskin) diharapkan menjadi jaring penyelamat bagi penduduk miskin di kala sakit. Namun, belum semua penduduk miskin di DIY merasakan pelayanan program kesehatan tersebut.
Jika orang miskin sakit, ia akan menghadapi tiga persoalan. Pertama, kemana akan dibawa. Biaya di Puskesmas memang murah. Namun, tidak semua penyakit dapat ditangani karena keterbatasan peralatan medis. Rujuk ke rumah sakit tentunya akan memakan biaya lebih banyak. Kedua, jika harus ada pemeriksaan tambahan, sudah pasti ini akan semakin menguras kantong. Pemeriksaan tambahan bukan sesuatu yang gratis. Ketiga, biaya obat-obatan. Biaya obat-obatan selalu berkorelasi dengan banyaknya obat yang diresepkan dokter.
Lengkap sudah penderitaan orang miskin. Sakit yang diderita, mahalnya pelayanan kesehatan, belum lagi kualitas pelayanan kesehatan. Nampaknya tidak berlebihan bila Eko Prasetyo menulis buku berjudul Orang Miskin Dilarang Sakit. Realita yang terjadi membuat seolah orang miskin memang dilarang sakit. Wiji Thukul mengabadikan realita tersebut dalam puisi Suti :
Suti tidak pergi kerja
Pucat ia duduk dekat ambennya
Suti di rumah saja
Tidak ke pabrik tidak ke mana-mana
Suti tidak ke rumah sakit
Batuknya memburu
Dahaknya berdarah
Tak ada biaya
Suti kusut masai
Di benaknya menggelegar suara mesin
Kuyu matanya membayangkan
Buruh-buruh yang berangkat pagi
Pulang petang
Hidup pas-pasan
Gaji kurang
Dicekik kebutuhan
Suti meraba wajahnya sendiri
Tubuhnya makin susut saja
Makin kurus menonjol tulang pipinya
Loyo tenaganya
Bertahun-tahun dihisap kerja
Suti batuk-batuk lagi
Ia ingat kawannya
Sri yang mati
Karena rusak paru-parunya
Suti meludah
Dan lagi-lagi darah
Suti memejamkan mata
Suara mesin kembali menggerumuh
Bayangan kawannya bermunculan
Suti menggelengkan kepala
Tahu mereka dibayar murah
Suti meludah
Dan lagi-lagi darah
Suti merenungi resep dokter
Tak ada uang
Tak ada obat
Kemiskinan bukan hanya deretan angka di tabel-tabel terbitan Biro Pusat Statistik. Ia adalah kenyataan yang hidup di sekitar!
Ini karikatur yang saya buat untuk mengkritik sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Memang bukan gambar yang bagus, tapi ini hal yang mungkin terjadi pada orang miskin, mati sebelum mendapat layanan kesehatan!
Era otonomi daerah harus dimaknai sebagai upaya mendekatkan pelayanan oleh pemerintah kepada warga negara. Sayangnya otonomi daerah yang telah berlangsung belum memberikan perubahan yang signifikan. World Development Report 2004 menyatakan bahwa layanan publik di Indonesia sulit diakses orang miskin dan hal ini memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Sudah menjadi kewajiban negara untuk mengambil peran sentral dalam memberi pelayanan sosial kepada rakyat. Konsep klasik pelayanan sosial terdiri atas lima hal dasar : kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial. Welfare state adalah sebutan bagi peran sentral negara terhadap lima hal tersebut.
Kesehatan menjadi salah satu unsur welfare state yang harus dipenuhi. Berbicara tentang pelayanan kesehatan, nampaknya orang miskin berada di posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka ingin sembuh dari penyakitnya. Di sisi lain, untuk sembuh perlu biaya yang tidak sedikit.
Banyak daerah yang masih membebankan tarif tinggi untuk layanan kesehatan. Bahkan ada daerah-daerah yang menjadikan pelayanan kesehatan sebgai sumber terbesar pendapatan asli daerah (PAD). Di lingkup DIY sendiri hal itu masih terjadi. Berikut ini data dari Institute for Development and Economics Analysis mengenai analisis APBD kabupaten dan kota di Yogyakarta 2006.
Asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (Askeskin) diharapkan menjadi jaring penyelamat bagi penduduk miskin di kala sakit. Namun, belum semua penduduk miskin di DIY merasakan pelayanan program kesehatan tersebut.
Jika orang miskin sakit, ia akan menghadapi tiga persoalan. Pertama, kemana akan dibawa. Biaya di Puskesmas memang murah. Namun, tidak semua penyakit dapat ditangani karena keterbatasan peralatan medis. Rujuk ke rumah sakit tentunya akan memakan biaya lebih banyak. Kedua, jika harus ada pemeriksaan tambahan, sudah pasti ini akan semakin menguras kantong. Pemeriksaan tambahan bukan sesuatu yang gratis. Ketiga, biaya obat-obatan. Biaya obat-obatan selalu berkorelasi dengan banyaknya obat yang diresepkan dokter.
Lengkap sudah penderitaan orang miskin. Sakit yang diderita, mahalnya pelayanan kesehatan, belum lagi kualitas pelayanan kesehatan. Nampaknya tidak berlebihan bila Eko Prasetyo menulis buku berjudul Orang Miskin Dilarang Sakit. Realita yang terjadi membuat seolah orang miskin memang dilarang sakit. Wiji Thukul mengabadikan realita tersebut dalam puisi Suti :
Suti tidak pergi kerja
Pucat ia duduk dekat ambennya
Suti di rumah saja
Tidak ke pabrik tidak ke mana-mana
Suti tidak ke rumah sakit
Batuknya memburu
Dahaknya berdarah
Tak ada biaya
Suti kusut masai
Di benaknya menggelegar suara mesin
Kuyu matanya membayangkan
Buruh-buruh yang berangkat pagi
Pulang petang
Hidup pas-pasan
Gaji kurang
Dicekik kebutuhan
Suti meraba wajahnya sendiri
Tubuhnya makin susut saja
Makin kurus menonjol tulang pipinya
Loyo tenaganya
Bertahun-tahun dihisap kerja
Suti batuk-batuk lagi
Ia ingat kawannya
Sri yang mati
Karena rusak paru-parunya
Suti meludah
Dan lagi-lagi darah
Suti memejamkan mata
Suara mesin kembali menggerumuh
Bayangan kawannya bermunculan
Suti menggelengkan kepala
Tahu mereka dibayar murah
Suti meludah
Dan lagi-lagi darah
Suti merenungi resep dokter
Tak ada uang
Tak ada obat
Kemiskinan bukan hanya deretan angka di tabel-tabel terbitan Biro Pusat Statistik. Ia adalah kenyataan yang hidup di sekitar!
Langganan:
Postingan (Atom)